Oleh: Salma Mohamed*
Sudah enam bulan Turki terlibat konflik di Libya yang sedang dilanda perang. Pada awal Januari, parlemen Turki, atas perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan, memutuskan untuk mengerahkan pasukan ke Libya guna mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) negara itu yang merupakan badan transisi yang dibuat pada 2015 untuk memerintah negara yang dilanda perang.
Tindakan militer Turki telah dibingkai sejak awal sebagai upaya untuk mendukung GNA dalam menghadapi serangan dari Tentara Nasional Libya (LNA) di bawah kendali Field Marshal Khalifa Haftar. LNA telah meningkatkan serangan terhadap pasukan GNA selama setahun terakhir ketika meningkatnya eskalasi perang saudara Libya yang panjang dan mahal.
Tapi pengamat dengan cepat menunjukkan tujuan yang lebih jahat di balik invasi Erdogan.
Seperti umumnya konflik di Timur Tengah, salah satu pendorong utama kehadiran militer Turki di Libya adalah soal sumber daya energi. Sesaat sebelum pasukan Turki dikirim ke Libya, sebuah kesepakatan para pemimpin kawasan termasuk perwakilan dari Israel, Siprus, dan Yunani bertemu di Athena untuk membahas kerangka kerja bersama dalam rangka pembangunan proyek jaringan pipa bawah laut besar-besaran.
Tujuan dari pipa adalah untuk mengangkut simpanan gas dari lepas pantai baru di Mediterania tenggara ke Eropa. Turki, yang belum membuat penemuan gas sendiri, dikeluarkan dari usaha ini.
Akibat terpaksa keluar dari proyek pipa bukan saja melahirkan ketegangan antara Turki dan rival historisnya Siprus dan Yunani, tetapi juga membawa Ankara ke tingkat keputusasaan yang baru.
Setelah bertahun-tahun tidak berhasil – dan seringkali ilegal – upaya menemukan simpanan bahan bakar fosil, Turki telah beralih untuk bermitra dengan Libya sebagai cara untuk mengamankan sumber energi. Pada akhir 2019, Ankara telah menandatangani perjanjian batas maritim dengan GNA yang memberi Turki akses ke simpanan energi di lepas pantai Libya. Hanya beberapa minggu yang lalu, Kementerian Energi Turki mengumumkan niat mereka untuk memulai eksplorasi minyak di lepas pantai.
Selain mengamankan akses ke sumber daya energi, tindakan Turki di Libya juga membentuk strategi besar untuk memberikan pengaruhnya di wilayah tersebut serta sebagai pukulan untuk melawan Barat.
Dua kelompok utama dalam perang saudara Libya mendapat dukungan dari kekuatan regional dan internasional. Kelompok GNA diakui oleh PBB, sementara LNA didukung oleh AS, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Rusia, dan Prancis.
Kedua belah pihak melihat perang sipil di Libya sebagai cara untuk memajukan visi mereka untuk Timur Tengah secara keseluruhan. Memang, negara-negara yang lebih moderat dan pragmatis secara alami mendukung Haftar, seorang lelaki yang berdedikasi untuk menghancurkan elemen-elemen ekstrimis dan militan di negara itu.
Turki, yang mendukung GNA, telah bergabung dengan negara yang didanai Qatar dan Ikhwanul Muslimin, dalam menopang badan pemerintahan yang sebagian besar tidak efektif dan korup untuk memastikan ketidakstabilan.
Sasaran geopolitik langsung Turki di Libya adalah membatasi kontrol negara-negara tetangganya di kawasan itu, terutama Mesir, Arab Saudi, dan UEA yang berkomitmen memerangi milisi di kawasan itu.
Namun, mungkin tujuan Turki yang paling jahat di Libya adalah menyakiti para pemangku kepentingan Eropa.
Libya adalah pengekspor minyak mentah utama untuk Eropa. Selama bertahun-tahun, sebagian besar produksi minyak Libya telah menjadi bahan bakar bagi negara-negara Eropa. Dengan mengendalikan sektor energi Libya, Turki nantinya akan mampu membatasi aliran sumber daya energi vital ke benua Eropa yang sudah kewalahan akibat kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Selain membatasi pasokan minyak, Turki juga mengancam Eropa dengan berhenti membendung aliran pengungsi ke benua itu. Erdogan telah berulang kali memperingatkan Eropa bahwa ia dapat melepaskan gelombang besar migran jika berbagai tuntutan ekonominya tidak terpenuhi.
Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyinggung kebangkitan gelombang pengungsi yang berusaha mencapai Eropa ketika krisis COVID-19 mulai mereda. Jika Turki bertindak atas ancamannya, Eropa akan menyaksikan krisis migran, dan layanan sosialnya akan merasakan beban terbesarnya.
Baik sumber daya energi dan masalah pengungsi telah menghadirkan bahaya serius bagi masyarakat Eropa, dan Turki mengetahu hal itu. Tidak mengherankan bahwa beberapa kekuatan Eropa terus menyerang Turki terkait campur tangannya di Libya.
Negara-negara di Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk secara aktif melawan kebijakan-kebijakan Turki di Libya dan Perancis juga mencari bantuan NATO mengenai masalah ini.
Kabarnya, Presiden Emmanuel Macron telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Rusia telah mengambil langkah lebih jauh dengan secara diam-diam mengerahkan pesawat-pesawat tempur ke pusat negara itu.
Demi melindungi kepentingan Eropa, sangat penting untuk melindungi Libya dari serangan Turki dan mencegah Erdogan untuk mendapatkan kendali atas aset negara. Uni Eropa dan Barat secara keseluruhan harus tetap bertahan dalam posisi mereka di Libya. Hanya dengan cara ini agresi Turki dapat dihalangi.
*Salma Mohamed adalah seorang analis dan jurnalis MENA lepas yang tinggal di London dan berfokus pada isu-isu politik dan keamanan di wilayah tersebut. Salma adalah lulusan program ilmu politik Universitas Cardiff.
Sumber: Al Arabiya
Terjemahan bebas Bagbudig.com
No comments:
Post a Comment