Pengalihan Hagia Sophia dan Proyek Islam Populis Erdogan

Oleh: Saud Al-Sarhan*

Ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan proyek politik Islamnya, ia pun semakin meninggalkan proyek Republik Turki modern (dan cita-cita pendirinya Mustafa Kemal Atatürk) yang membuat Turki menjadi negara yang semakin bermasalah.

Proyek politik Erdogan berkonsentrasi pada gerakan pan-Islamis religius-nasionalis global di bawah pimpinan Turki yang kemudian merasialkan “Muslim” sebagai kelompok yang bermusuhan dan berlawanan dengan Barat. Dengan melakukan hal itu, ia berhasil membangkitkan gairah, dan semakin memperluas jurang antara Timur dan Barat.

Tipu muslihat terbarunya adalah mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, seolah-olah untuk meningkatkan nilai warisan kemanusiaan bersama. Namun, melakukan hal tersebut sebenarnya justru menodai warisan itu dan merusak hubungan Muslim-Kristen.

Sejak awal Gereja Suci (atau ‘Hagia Sophia’) selesai dibangun pada tahun 537 M setelah kaisar Romawi, Justinianus memutuskan untuk membangun arsitektur yang mengagumkan dan memperkenalkan kubah untuk menghormati Constantine yang Agung (306-337 M) dan ibukota kekaisaran dari Konstantinopel. Gereja itu telah mengubah sejarah arsitektur dan dianggap sebagai mahakarya karena kubahnya memberi kesan bahwa ia digantungkan dari surga.

Menurut sejarawan Ottoman Tursun Beg, kubah itu “bersaingan dengan sembilan bulatan dari surga,” dan 40 jendela di bawah kubah adalah penemuan mengesankan karena menerangi mosaik-mosaik emas dan mengikat imajinasi semua orang yang mengaguminya.

Meskipun museum saat ini adalah struktur basilika ketiga yang dipugar yang berdiri di atas Tanduk Emas di tempat yang sekarang disebut Istanbul, Hagia Sophia memperlihatkan kedudukan patriark Ortodoks Konstantinopel hingga 1204 M, di mana museum ini kemudian diubah oleh Tentara Salib menjadi katedral Katolik Roma, di mana kemenangan itu sendiri berakhir pada 1261 Masehi. Setelah kota itu ditaklukkan oleh Ottoman pada tahun 1453 M, bangunan itu diubah menjadi masjid sehingga para penguasa imperium dapat terus berkuasa di sana. Faktanya, para sultan Ottoman mengklaim gelar “Kaisar Romawi” – atau Qayser-i Rûm – karena kepemilikan mereka terhadap Hagia Sophia.

Sebagian besar mosaik Bizantium ditutupi dengan plester, untuk melindungi seni bersejarah. Namun pada tahun 1935, Atatürk – yang tidak menggunakan agama pada lengan bajunya – mensekulerkannya menjadi sebuah museum sebagai tekad untuk meningkatkan ikatan dengan kekuatan Barat. Namun pada 10 Juli 2020, Dewan Negara Turki membatalkan keputusan Atatürk dan mencabut status museum itu. Hal ini memungkinkan Presiden Erdogan untuk menandatangani dekrit yang mengalihkan Hagia Sophia sebagai masjid.

Dekrit terakhir ini adalah upaya Erdogan untuk menulis ulang sejarah melalui pernyataan resmi bahasa Inggris yang menyatakan, “Seperti semua masjid kami, pintu Hagia Sophia akan terbuka lebar untuk penduduk lokal dan asing, Muslim dan non-Muslim.” Namun secara munafik, versi bahasa Arab dari deklarasi yang sama justru menegaskan bahwa “Kebangkitan Hagia Sophia adalah sinyal menuju pembebasan kembali masjid Al-Aqsa [di Yerusalem],” di mana pernyataan ini telah menambah bahan bakar bagi ekstremis, dan menyoroti apa yang sebenarnya memotivasi Erdogan.
 
Ini bukan pertama kalinya kepala negara Turki menyampaikan pesan yang saling bertentangan dalam berbagai bahasa.
 
Pada Maret 2019, Erdogan memicu pertikaian diplomatik ketika ia menanggapi manifesto Brenton Tarrant, pria Australia berusia 28 tahun yang dituduh melakukan serangan teroris yang menewaskan 50 orang di masjid Selandia Baru. Saat itu Erdogan memperingatkan bahwa ekstremis anti-Islam dari Australia atau Selandia Baru yang berusaha menyerang Turki akan pulang ke rumah “di dalam peti mati” dengan merujuk pada Pertempuran Perang Dunia Pertama di Gallipoli pada tahun 1915. “Kakekmu datang dan melihat bahwa kami di sini, ”tambahnya. Apa yang luput dari Erdogan adalah perbedaan tajam antara geopolitik Utsmani periode akhir dan situasi Muslim moderat di abad ke-21 di seluruh dunia.

Patut diingat bahwa khalifah Umar bin al-Khattab menolak untuk shalat di Gereja Suci di Yerusalem karena ia tidak ingin umat Muslim merepotkan umat Kristen di gereja mereka, atau mengubahnya menjadi masjid.

Sementara itu, ‘Ubaidullah Sindhi (1872-1944), seorang Sikh yang masuk Islam dan menjadi cendekiawan agama terkemuka dan aktivis politik yang berjuang untuk kemerdekaan India, menjelaskan bahwa umat Islam harus menghormati semua rumah ibadah dan menahan diri untuk tidak mengubahnya menjadi masjid. Sindhi menegaskan bahwa mengubah rumah ibadah menjadi masjid merupakan tindakan politik dan bukan agama yang didorong oleh ketidaktahuan dan kefanatikan. Karena umat Islam India tidak menghormati kuil Hindu, ia menekankan bahwa pembalasan dendam terakhir adalah penghancuran masjid atau mengubahnya menjadi kuil ketika umat Islam kehilangan kekuasaan di India.

Yang menarik, Sindhi juga mengemukakan bahwa orang-orang Turki dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan kefanatikan yang sama ketika mereka mengubah Hagia Sophia menjadi sebuah masjid.

Sebagai bagian dari kepentingannya terhadap budaya global, Hagia Sophia memiliki kepentingan sebagai simbol keagamaan bagi Gereja Timur. Umat Kristen di wilayah itu telah menderita sejak lama akibat kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda dan ISIS. Ketika Erdogan mengabaikan pertimbangan Kristen di wilayah ini pada saat ini, ia sangat merugikan anggota agama minoritas itu, yang dalam dekade terakhir telah menghadapi perbudakan dan pembantaian yang tidak jauh dari perbatasan Turki.

Tentu saja, kefanatikan dan ketidaktahuan akan meningkatkan ambisi politik Erdogan, tetapi keduanya digantikan oleh kemunafikan. Meskipun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mengumumkan bahwa mereka “sangat menyesalkan” konversi Hagia Sophia, namun UNESCO gagal untuk memahami bahwa Erdogan bukan Atatürk, dan bahwa Turki pada tahun 2020 tidak memiliki sauh, perlahan tapi pasti mengapung ke arah kefanatikan.

Dr. Saud Al-Sarhan

*Dr. Saud Al-Sarhan diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Studi Islam King Faisal pada 2016. Ia mengawasi Departemen Penelitian Pusat. Dia juga seorang Peneliti Kehormatan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Studi Internasional, Universitas Exeter, dan Anggota Urusan Internasional yang Terhormat dari Dewan Nasional Hubungan AS-Arab di Amerika Serikat

Sumber: Al Arabiya

Terjemahan bebas Bagbudig.com