Pada 2016 saya pernah menulis satu artikel ringan di AceHTrend terkait sosok politisi bohye yang kala itu begitu menyemak di Aceh. Dengan bermodal muka tembok oknum politisi bohye ini selalu saja menginisiasi, memproduksi dan mendistribusi omong-kosong dalam setiap kontestasi di panggung kampanye.
Jika ditilik secara leksikal istilah bohye ini sepadan dengan telur hiu, tepatnya telur ikan hiu yang kerap menjadi monster di lautan lepas. Tentu hiu yang dimaksud di sini adalah hiu agresif yang selalu saja menyerang mangsanya dengan brutal. Dalam kondisi demikianlah aksi mencuri telur hiu tidak saja dianggap gila, tapi juga absurd alias omong-kosong. Dengan begitu orang Aceh, khususnya Pantai Timur, telah “bermuwafaqah” bahwa setiap omong-kosong adalah bohye.
Baru-baru ini kita kembali dikejutkan dengan kebijakan bohye pemerintah Aceh terkait peringatan 15 tahun MoU Helsinky yang menjadi awal perdamaian Aceh sejak 15 Agustus 2005 lalu.
Suntikan dana untuk konvoi motor gede alias Moge dengan dalih ingin menunjukkan bahwa Aceh aman untuk investasi adalah kebijakan bohye. Kebijakan ini menjadi bukti betapa tidak tertibnya nalar pemerintah Aceh yang saat ini dikomandoi Nova Iriansyah.
Kondisi pandemi yang belum pulih, di mana Aceh sendiri telah menjadi penyumpang kasus covid-19 yang lumayan tinggi di Sumatera tampak tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakannya yang bukan saja rentan bagi penyebaran wabah, tapi juga melukai perasaan masyarakat terimbas pandemi yang sampai saat ini tidak terurus dengan serius.
Protokol covid-19 yang selama ini terpacak di baliho-baliho besar di jalan raya tak lebih hanya sebagai maop yang kemudian memicu keresahan publik, sementara elite bebas melenggang berleha-leha dengan opera yang membingungkan rakyat.
Sampai saat ini tidak ada penjelasan memadai dari penguasa tanoh endatu tentang kaitan konvoi Moge dengan perdamaian Aceh. Bahkan jika ditilik lebih jauh, konvoi Moge di jalan raya justru “mengangganggu” hak pengguna jalan raya yang tiba-tiba saja harus bergeser ke binis (tepi) ketika suara alarm mirip Vorjider berteriak kencang.
Itu baru soal hiruk-pikuk di jalan raya. Belum lagi soal perasaan para muge (pedagang keliling) yang dagangannya kurang laris di masa pandemi. Tentu ada kesedihan terdalam di benak para muge ketika melihat konvoi Moge yang dibiayai negara, sementara muge sebagai bagian dari masyarakat terdampak pandemi tidak mendapat apa-apa.
Kebijakan bohye pemerintah Aceh terkesan telah menempatkan Moge yang notabene “borjuis” sebagai pihak yang seolah-olah layak dibantu, sementara para muge yang notabene “proletar” justru termarginalkan.
Padahal, jika pemerintah Aceh bersedia meluruskan nalarnya sedikit saja, maka muge-lah yang semestinya dilibatkan dalam parade damai sebagai simbol bahwa Aceh benar-benar telah aman sehingga mereka bisa dengan mudah mencari makan dengan damai dan tenang, tanpa gangguan seperti halnya di masa konflik.
Pemerintah Aceh juga mesti tahu bahwa di masa konflik banyak muge yang terganggu ekonominya dan bahkan ada yang hilang tanpa jejak ketika berjuang mencari nafkah. Salah satunya bernama Dahlan, orang kampung saya yang hilang di jalan Bireuen-Takengon pada masa konflik dan sampai saat ini tidak jelas di mana kuburnya.
Keluarga Dahlan adalah salah satu contoh korban konflik yang tak terurus. Saya yakin, saat ini juga masih ramai korban konflik lainnya di Aceh yang luput dari perhatian pemerintah. Dengan kondisi demikian apakah pantas pemerintah Aceh berleha-leha dengan seremoni simbolik hanya untuk menarik investasi melalui kebijakan bohye?
No comments:
Post a Comment