Israel dan Sudan pada Jumat (23/10) sepakat untuk mengambil langkah-langkah normalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat.
Kesepakatan ini menjadikan Khartoum sebagai pemerintah Arab ketiga dalam bulan ini yang menghapus permusuhan dengan Israel.
Presiden AS Donald Trump, yang akan mengikuti pemilu pada 3 November, membuat kesepakatan melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan Kepala Dewan Transisi Abdel Fattah al-Burhan, kata pejabat senior AS.
Keputusan Trump minggu ini yang menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS telah membuka jalan bagi kesepakatan dengan Israel yang menandai pencapaian kebijakan luar negeri presiden Republik itu.
Netanyahu memuji kesepakatan itu sebagai “era baru” untuk wilayah tersebut, tetapi para pemimpin Palestina, menyebut kesepakatan itu sebagai “tikaman baru dari belakang.”
“Para pemimpin setuju untuk normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri peperangan antara negara mereka,” menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh tiga negara yang juga menjanjikan bantuan AS untuk Khartoum dalam mengamankan pembebasan utang internasional.
Israel dan Sudan berencana untuk memulai dengan membuka hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan fokus awal pada pertanian, kata pernyataan bersama itu. Seorang pejabat senior AS, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan masalah pembentukan hubungan diplomatik resmi akan diselesaikan nanti.
Trump menggembar-gemborkan kesepakatan itu kepada wartawan di Oval Office dengan para pemimpin Israel dan Sudan melalui panggilan telepon tiga arah dan mengatakan setidaknya lima negara lain akan mengikuti dan menormalkan hubungan dengan Israel.
“Menurutmu apakah ‘Sleepy Joe’ bisa membuat kesepakatan ini?” Tanya Trump kepada Netanyahu, sebagai upaya merendahkan Joe Biden sehari setelah debat terakhir mereka yang panas.
Netanyahu, yang bergantung pada dukungan bipartisan untuk Israel di Washington, menjawab dengan terbata-bata: “Tuan Presiden, satu hal yang dapat saya katakan kepada Anda, adalah, um, uh, kami menghargai bantuan untuk perdamaian dari siapa pun di Amerika.”
Para pembantu Trump memandang kebijakan pro-Israelnya menarik bagi para pemilih evangelis Kristen, yang termasuk di antara pendukung terbesarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab pertama dan kedua dalam seperempat abad yang menyetujui hubungan formal dengan Israel yang sebagian besar diakibatkan oleh ketakutan bersama terhadap Iran.
Trump yakin bahwa Palestina juga “ingin melakukan sesuatu” tetapi tidak memberikan bukti.
Para pemimpin Palestina telah mengutuk tawaran Arab baru-baru ini ke Israel sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasionalis mereka dan telah menolak untuk mendukung pemerintahan Trump dan melihatnya sebagai bias yang berpihak pada Israel.
“Tidak ada yang memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama perjuangan Palestina,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan.
Trump mengumumkan pada hari Senin bahwa dia akan mengeluarkan Sudan dari daftar terorisme setelah menyetor $ 335 juta yang telah dijanjikan untuk dibayar sebagai kompensasi. Khartoum sejak itu menempatkan dana tersebut di rekening penampungan khusus untuk korban serangan al Qaeda di kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998.
Gedung Putih menyebut niat Trump untuk menghapus Sudan dari daftar terorisme sebagai “titik balik penting” bagi Khartoum, yang berusaha keluar dari isolasi selama beberapa dekade.
Para pemimpin militer dan sipil dari pemerintah transisi Sudan telah terpecah belah terkait langkah dalam membangun hubungan dengan Israel. Poin penting dalam negosiasi adalah Sudan menegaskan setiap pengumuman penghapusan Khartoum dari sebutan terorisme tidak secara eksplisit terkait dengan hubungan dengan Israel.
Perdana Menteri Sudan menginginkan persetujuan dari parlemen yang belum dibentuk untuk melanjutkan normalisasi formal yang lebih luas, dan itu mungkin bukan proses yang cepat karena sensitivitas dan perbedaan sipil-militer. Masih belum jelas kapan itu akan dibuat.
“Kesepakatan normalisasi dengan Israel akan diputuskan setelah selesainya lembaga konstitusional melalui pembentukan dewan legislatif,” kata Menteri Luar Negeri Sudan Omar Gamareldin di televisi pemerintah tak lama setelah pengumuman Jumat.
Perjanjian baru itu dinegosiasikan pihak AS oleh tim yang melibatkan menantu Trump dan penasihat senior Jared Kushner, yang menyebut kesepakatan normalisasi sebagai awal dari “perubahan paradigma” di Timur Tengah.
Dia mengatakan keputusan Sudan secara simbolis sangat penting karena pada tahun 1967 Liga Arab di Khartoum memutuskan untuk tidak mengakui hak Israel untuk hidup.
Penunjukan Sudan sebagai negara sponsor terorisme telah muncul sejak penguasa sebelumnya yang digulingkan Omar al-Bashir dan telah mempersulit pemerintah transisi untuk mengakses keringanan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan luar negeri.
Banyak orang di Sudan mengatakan label teroris yang diberlakukan pada 1993 itu karena Washington yakin Bashir mendukung kelompok-kelompok militan.
Undang-undang kongres AS diperlukan untuk melindungi Khartoum dari tuntutan hukum di masa depan atas serangan di masa lalu dan untuk memastikan aliran pembayaran kepada korban pemboman kedutaan dan keluarga mereka.
Sumber: Reuters
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment