Menggambarkan diri mereka sebagai “manusia, bukan debu”, ribuan pengunjuk rasa Thailand menuntut reformasi monarki. Mereka berpawai ke kedutaan Jerman di Bangkok pada hari Senin (26/10) untuk menekan Raja Maha Vajiralongkorn, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman.
Jerman mengatakan hal itu tidak dapat diterima bagi Raja Maha Vajiralongkorn (68 tahun) untuk melakukan politik di sana dan Menteri Luar Negeri Heiko Mass mengatakan negara Eropa terus menyelidiki perilakunya selama tinggal lama di Bavaria.
Protes berbulan-bulan yang dipimpin mahasiswa dimulai dengan menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha (66 tahun) mantan penguasa militer yang telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi sebuah monarki yang menurut konstitusi Thailand harus dihormati.
Istana memiliki kebijakan untuk tidak memberikan komentar kepada media dan tidak melakukannya sejak dimulainya protes.
Pernyataan yang dibacakan di kedutaan Jerman dari “Rakyat” menuduh raja mencampuri politik Thailand dan mengatakan bahwa dia gagal membuat “boneka kerajaan” (sebutan untuk Prayuth) untuk mendengarkan sehingga mereka datang ke “pemilik boneka”.
“Era perubahan telah tiba. Aliran demokrasi yang mengalir tidak bisa dihentikan,” katanya. “Ganyang feodalisme, Hiduplah rakyat.”
Sebuah surat terpisah meminta Jerman untuk menyelidiki: Apakah raja melakukan bisnis negara dari sana; apakah dia membayar pajak warisan di sana setelah kematian ayahnya Raja Bhumibol Adulyadej pada tahun 2016; tuduhan pelanggaran hak asasi manusia; dan gaya hidup raja di Jerman.
Surat itu telah ditandatangani: “Salam dari sesama manusia, bukan debu” – merujuk pada perasaan Thai bahwa orang hanyalah debu di bawah kaki raja.
Mengkritik monarki dapat berarti hukuman penjara 15 tahun di Thailand, tetapi protes tersebut telah menghapus tabu lama untuk membahasnya.
Para pengunjuk rasa menuduh monarki telah membantu memungkinkan dominasi puluhan tahun oleh penguasa militer. Mereka juga mengeluh tentang pengeluaran untuk kunjungan raja ke Eropa pada saat virus corona telah menghantam ekonomi negara itu yang bergantung pada pariwisata.
Krisis politik di Thailand juga membuat kehadiran raja menjadi tantangan bagi Jerman.
“Kami memantau ini untuk jangka panjang,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. “Ini akan memiliki konsekuensi langsung jika ada hal-hal yang kami nilai ilegal.”
Raja saat ini berada di Thailand.
Dalam sesi khusus parlemen Thailand untuk mengatasi krisis, penentang Perdana Menteri Prayuth mendesaknya untuk berhenti menggunakan monarki untuk membenarkan cengkeramannya dalam kekuasaan dan segera mengundurkan diri.
Anggota partai oposisi Move Forward menuduh Prayuth mencoba menggunakan monarki untuk mempertahankan kekuasaan – terutama terkait insiden di sekitar iring-iringan mobil kerajaan yang digunakan untuk membenarkan tindakan darurat pada 15 Oktober.
Tindakan darurat, yang sekarang dicabut, menjadi bumerang ketika puluhan ribu orang turun ke jalan.
Prayuth menolak permintaan dari pengunjuk rasa untuk mundur dan mengatakan pekan lalu itu adalah tugas pemerintahnya untuk melindungi monarki.
“Saya yakin bahwa hari ini, terlepas dari perbedaan pandangan politik kita, semua orang masih mencintai negara ini,” kata Prayuth dalam pidato pembukaannya.
Prayuth merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 dan pengunjuk rasa menuduhnya merekayasa pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan cengkeraman militer dalam kekuasaan. Namun dia mengatakan pemilihan itu adil.
Para pengunjuk rasa berusaha untuk memastikan bahwa raja benar-benar berada di bawah konstitusi dan juga ingin membalikkan perubahan yang memberinya kendali pribadi atas kekayaan istana dan beberapa unit tentara.
“Reformasi Monarki,” bunyi tulisan spanduk besar yang dipasang di luar kedutaan Jerman.
Sebelum pengunjuk rasa tiba di sana, beberapa pendukung raja berkumpul dan berteriak: “Hidup raja. Kami akan melindunginya dengan nyawa kami.”
Sumber: Reuters
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment