Kongres AS Sahkan Undang-Undang Stabilisasi Libya

Kongres AS mengeluarkan undang-undang pada hari Rabu (18/11) untuk mendukung stabilitas Libya dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang memicu konflik di negara itu.

Saat ini, pembicaraan sedang diadakan antara pihak yang bertikai guna menyetujui persyaratan baru untuk memerintah negara bagian dalam persiapan pemilihan presiden dan parlemen mendatang.

Ted Deutch, kepala subkomite Urusan Luar Negeri di Timur Tengah dan Afrika Utara, men-tweet pada hari Rabu bahwa Undang-Undang Stabilisasi Libya bertujuan untuk: “Mendukung diplomasi, memberikan bantuan dan mendukung pemilihan.”

Deutch juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut bermaksud untuk: “Menghukum mereka yang memicu konflik, dan menegaskan kepentingan Kongres dalam mencapai stabilitas di Libya dan membawa perdamaian bagi semua warga Libya.”

[Lazada Program] Jam Tangan Pria SKMEI Top Brand Mewah Mens Watches Pria Kamuflase LED Digital Perhiasan Waterproof Olahraga Perhiasan
Rp. 72. 700,-

Dukungan Eropa

Posisi AS telah mendapat dukungan dari Eropa, di mana pada hari Rabu misi Eropa telah mengkonfirmasi dukungan Uni Eropa (UE) untuk pemilihan mendatang di Libya.

Hal itu muncul dalam pernyataan yang dibuat oleh kepala misi, Jose Antonio Sabadell, selama pertemuannya dengan ketua Dewan Presiden, Fayez Al-Sarraj, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor media Al-Sarraj.

Menurut pernyataan tersebut, Sabadell memuji: “Upaya Sarraj untuk memastikan keamanan dan stabilitas di negaranya, dan komitmen pemerintah terhadap resolusi PBB dan hasil dari konferensi Berlin.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Al-Sarraj menghargai upaya Uni Eropa untuk mendukung proses dan keputusan untuk mengadakan pemilihan, dengan menekankan bahwa: “Pemerintah Kesepakatan Nasional menganut prinsip dan pedoman nasional untuk mengatasi situasi di Libya dalam rangka membentuk warga negara sipil modern.”

Forum Tunisia

Pada hari Minggu, Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang diadakan di Tunisia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyelesaikan tugasnya, di mana tanggal pemilihan umum di Libya juga telah ditetapkan.

Sementara partai-partai Libya sepakat untuk mengadakan pemilihan umum pada 24 Desember 2021, masalah lain masih menunggu putaran kedua melalui konferensi video minggu depan.

Pada hari Senin, Al-Sarraj menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh LPDF untuk mengadakan pemilihan presiden dan legislatif pada akhir tahun 2021.

Libya telah menderita selama bertahun-tahun karena konflik bersenjata, ketika milisi Jenderal Khalifa Haftar, dengan dukungan negara-negara Arab dan Barat, memperebutkan pemerintah yang diakui secara internasional atas legitimasi dan otoritas, yang mengakibatkan kematian dan cedera warga sipil, serta kerusakan material.

Sumber: Middle East Monitor

Terjemahan bebas Bagbudig