Oleh: Dr Sadek Hamid*
Membingkai Muslim sebagai ‘musuh di dalam’ telah menjadi media dan kiasan politik yang mapan di seluruh Eropa.
Prancis memiliki sejarah bertingkat dalam hal ini dan mereka menimbulkan reaksi yang sangat beracun terhadap simbol yang terlihat dari ‘perbedaan Islam’ dalam pakaian, kebiasaan makan, dan ritual ibadah di depan umum.
Bagi banyak intelektual mereka, “ada masalah dengan Islam di Prancis.” Konsensus sosial yang hampir universal ini dimanfaatkan oleh Presiden Emmanuel Macron dalam beberapa pekan terakhir dengan komentarnya yang menyebut “Islam sedang dalam krisis” dan perang melawan “Islam politik” – sebuah masalah yang harus dihadapi dengan tindakan kejam dan akan menjadikan negara itu sebagai sponsor Islamofobia.
Kontroversi dan intervensi kebijakan yang ekstrem ini memiliki sejarah yang panjang dan keji di mana salah tafsir terhadap Islam dan penganiayaan terhadap Muslim Arab telah menjadi ciri implisit dari budaya Prancis.
Dalam buku Republic of Islamophobia: The Rise of Respectable Racism in France, Jim Wolfreys, dosen senior di bidang Politik Prancis dan Eropa di King’s College, meneliti penyebab dan konsekuensi diskriminasi yang dipicu oleh negara dan berpendapat bahwa “Islamofobia adalah inti dari agenda politik Prancis”.
Dia merinci dinamika sejarah, politik dan budaya yang mengarah pada pelembagaan diskriminasi terhadap Muslim di Prancis dan menilai hubungan ini sebagai api ‘Perang Melawan Teror’, neoliberalisme otoriter dan sekularisme republik.
Dia mencatat bahwa kebangkitan dan normalisasi sentimen Islamofobia di Prancis kontemporer berakar pada kolonialisme dan rasisme dan ditopang oleh ketidakamanan sosial dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan sosial.
Penulis memberikan konteks pada perdebatan pahit saat ini tentang dugaan separatisme Muslim dengan menelusuri sejarah permusuhan dan keinginan untuk dominasi yang kembali ke pendudukan kolonial Prancis abad kesembilan belas di Afrika Utara.
Sikap negatif yang mengakar ini berasal dari keluhan yang belum terselesaikan seputar imigrasi orang Aljazair, Maroko, dan Tunisia yang menetap dalam jumlah besar di Prancis setelah perjuangan kemerdekaan yang kejam pada tahun 1960-an.
Sementara negara kehilangan wilayah kekuasaanya, ia mengembangkan amnesia tentang warisan kolonial yang brutal, dan masyarakat Prancis tampaknya telah berpegang pada ‘misi peradaban’ dalam cara memperlakukan warga Muslimnya.
Pandangan neo-kolonial dan demonisasi Arab yang diakibatkannya telah dieksplorasi secara ekstensif dalam karya-karya seperti The French Intifada: The Long war between France and its Arabs dan terus mencemari interaksi antara komunitas mayoritas dan etnis minoritas.
Wolfreys mendokumentasikan titik-titik konflik modern antara negara Prancis dan Muslim melalui tindakan ‘provokatif’ religiusitas publik mereka selama tiga puluh tahun terakhir yang dimulai dengan “Headscarf Affair” tahun 1989.
Intervensi negara dalam pemilihan busana perempuan Muslimah berlanjut dengan larangan jilbab di sekolah umum pada tahun 2005, dan pada tahun 2011, Prancis melarang niqab (cadar) di tempat umum.
“Larangan Burkini’ di pantai mulai berlaku pada tahun 2016 karena tindakan ini dikatakan melanggar tradisi sekularisme Prancis – laïcité, nilai palsu-sakral yang dimaksudkan untuk memisahkan negara dan gereja.
Dalam praktiknya, laïcité memberi rasisme lapisan yang terhormat dan secara bersamaan mengarahkan Muslim ke pengawasan yang unik dan secara diam-diam menuntut agar mereka tidak terlihat.
Argumen menyeluruh dari buku tersebut mengkristal menjadi fakta bahwa Islamophobia dan xenophobia telah digunakan oleh aktor negara dan didukung oleh media yang semakin populis.
Semangat anti-Muslim telah tertanam dalam budaya dominan melalui penulis dan intelektual ‘neo-reaksioner’ yang mencari perhatian seperti Alain Finkielkraut, Éric Zemmour dan miliarder seperti Élisabeth Badinter dan Vincent Bolloré, yang secara teratur diberikan ruang untuk melepaskan prasangka mereka.
Badinter, misalnya, pada 2016 menyatakan bahwa “Kita tidak perlu takut dicap sebagai Islamofobia.” Namun komentar prasangka serupa tentang Yudaisme tidak mungkin dibuat hari ini di negara yang memiliki sejarah yang bermasalah dengan penduduk Yahudinya.
Meskipun awalnya diinstrumental oleh Front Nasional sayap kanan, Islamofobia telah terbukti menjadi strategi kemenangan pemilu bagi partai-partai di seluruh spektrum politik.
Taktik yang diterapkan oleh mantan Presiden Nicolas Sarkozy berkali-kali selama masa jabatannya dan yang bahkan menyatakan bahwa “kami memiliki terlalu banyak orang asing” adalah sebuah klaim yang sangat ironis karena dia sendiri adalah putra seorang imigran Hongaria.
Pengamatan ini menjelaskan mengapa Macron, yang saat ini dikepung oleh ketidakpopulerannya tampak meniru posisi Front Nasional tentang Islam.
Wolfreys mengamati bahwa meningkatnya popularitas sentimen sayap kanan selanjutnya dinormalisasi oleh krisis politik yang semakin dalam di mana Muslim dan minoritas lainnya dijadikan kambing hitam untuk masalah ekonomi seperti pengangguran struktural dan ketidaksetaraan sosial yang melebar daripada mengevaluasi kebijakan yang buruk yang dibuat oleh pemerintah berturut-turut.
Ini juga mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih dalam dari krisis identitas Prancis dan penurunan pengaruh globalnya.
Penulis juga menegur kaum Kiri Prancis karena mempraktikkan bentuk-bentuk Islamofobia-nya sendiri dan mengingatkan pada upaya Nouveau Parti Anticapitaliste (Partai Antikapitalis Baru) yang mengusulkan seorang kandidat berjilbab pada tahun 2010; Ilham Moussaïd yang kemudian mundur setelah dia menghadapi banyak oposisi dari Kiri.
Buku ini membuat perbedaan yang kuat antara ketakutan yang bisa dimengerti akan terorisme dan ketakutan terhadap para penganut Islam.
Ini membutuhkan refleksi mendalam tentang bagaimana wacana publik tentang Muslim diracuni oleh rasisme dan warisan kolonialisme. Buku ini memberikan analisis persuasif tentang sekularisme Prancis dan mengkontekstualisasikan krisis yang sedang berlangsung di Prancis dan warga Muslimnya.
Buku ini juga menghubungkan sejarah tersebut dengan kegagalan neoliberalisme sejak kehancuran finansial tahun 2008 dan memperlihatkan kesenjangan antara cita-cita yang dicanangkan dari liberté, égalité, fraternité dan perlakuan bermusuhan terhadap etnis minoritasnya.
Buku ini adalah salah satu karya terbaik tentang subjek dan merupakan bacaan yang sangat relevan mengingat kebangkitan global Islamofobia dan peristiwa yang terjadi di negara bagian dengan populasi Muslim terbesar di Eropa.
*Dr Sadek Hamid adalah seorang akademisi yang telah banyak menulis tentang Muslim Inggris. Dia adalah penulis Sufis, Salafis and Islamists: The Contested Ground of British Islamic Activism’ and is co-author of ‘British Muslims: New Directions in Islamic Thought, Creativity and Activism’.
Sumber: The New Arab
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment