Al Azhar Larang Keanggotaan Ikhwanul Muslimin

Universitas Al Azhar Mesir telah mengeluarkan keputusan agama (fatwa) yang melarang keanggotaan Ikhwanul Muslimin.

Fatwa tersebut mengikuti langkah baru-baru ini oleh dewan fatwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk menunjuk kelompok Islam itu sebagai “organisasi teror”.

Al Azhar, yang dianggap sebagai tempat belajar Islam Sunni tertua, menggambarkan kelompok itu sebagai “ekstremis”.

“Jelas bagi publik apa yang telah dilakukan kelompok-kelompok ini dalam mendistorsi beberapa teks, memotongnya dari konteks, dan menggunakannya untuk mencapai tujuan atau kepentingan pribadi dan merusak negara,” kata pusat fatwa Al Azhar dalam sebuah pernyataan.

“Keanggotaan dalam kelompok ekstremis ini dilarang oleh Syariah,” tambahnya, mengacu pada hukum Islam.

Didirikan pada tahun 1928, Ikhwan memantapkan dirinya pada pertengahan abad ke-20 sebagai gerakan oposisi utama di Mesir, serta di negara-negara lain di kawasan itu.

Tetapi gerakan itu dihapus dari lanskap politik Mesir pada 2013, setelah masa jabatan singkat satu tahun oleh salah satu anggotanya Mohamed Morsi – presiden pertama yang dipilih secara demokratis dalam sejarah Mesir.

Dia digulingkan dalam kudeta oleh tentara pada 2013, dan sejak itu ratusan anggota Ikhwan telah menghadapi persidangan massal terkait dengan dugaan kekerasan atau penghasutan.

Morsi, yang ditahan sejak kudeta, meninggal dalam sidang pengadilan pada Juni 2019.

Menurut kelompok hak asasi, lebih dari 800 pendukung Ikhwanul Muslimin tewas dalam satu hari pada Agustus 2013 selama demonstrasi di ibu kota.

Kairo memasukkan Ikhwan ke dalam daftar hitam sebagai organisasi “teroris” pada tahun 2013, tetapi kelompok Islam itu secara konsisten menyangkal kaitannya dengan kekerasan.

Fatwa Al Azhar tentang Ikhwanul muncul di tengah serangan berkelanjutan terhadap kemerdekaan lembaga keagamaan oleh pemerintah Mesir.

Serangan terkoordinasi terhadap Ikhwanul Muslimin telah dikecam secara luas, termasuk dalam sebuah pernyataan oleh para cendekiawan Islam global yang meminta Riyadh untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Kelompok yang terdiri dari 18 asosiasi cendekiawan Muslim itu menyerukan persatuan di antara umat Islam dan mengatakan bahwa wacana ulama tidak boleh dipolitisasi, Arabi21 melaporkan pada November.

Dalam pernyataan bersama, asosiasi ulama dari Sudan, Libya, Lebanon, Palestina dan negara lain mendukung Ikhwanul Muslimin sebagai “pembela” Islam.

“Ikhwanul Muslimin adalah kelompok misionaris … di dalamnya sejumlah besar ulama, pengkhotbah dan mujahidin yang telah bergabung dalam upaya untuk membela doktrin Islam dan Syariahnya,” kata asosiasi tersebut.

Talat Fehmi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan bahwa organisasi tersebut menyangkal semua tuduhan yang dibuat oleh dewan tersebut.

“Ikhwan … jauh dari kekerasan, teror dan memecah ummah. Sejak berdirinya, Ikhwan telah memanggil orang-orang kepada Allah dengan nasihat yang baik,” kata Fehmi.

Sumber: The New Arab

Terjemahan bebas Bagbudig