Amerika Serikat memberlakukan sanksi terorisme terhadap utusan Iran untuk Houthi dan menggambarkan pengiriman Hasan Irlu baru-baru ini ke Yaman sebagai sinyal Teheran yang berencana untuk meningkatkan dukungannya kepada Houthi dan mempersulit penyelesaian perang lima tahun di negara Teluk.
Departemen Keuangan AS, mengonfirmasi laporan Reuters, menggambarkan Irlu sebagai pejabat Pasukan Quds elite Iran, pasukan luar negeri Korps Pengawal Revolusi Islam dan elemen sentral dalam upaya Teheran untuk memproyeksikan kekuatannya di Yaman, Suriah, dan tempat lain di Timur Tengah.
Departemen Keuangan juga memberlakukan sanksi terkait terorisme pada Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, yang katanya menggunakan cabangnya di seluruh dunia sebagai platform rekrutmen Pasukan Quds untuk pengumpulan dan operasi intelijen.
Hal itu juga memasukkan Yousef Ali Muraj ke daftar hitam, seorang warga negara Pakistan yang berbasis di Iran yang dituduh Departemen Keuangan mendukung upaya Pasukan Quds untuk melakukan operasi di Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Irlu, Muraj, dan universitas semuanya menjadi sasaran di bawah Perintah Eksekutif AS, yang memungkinkan Washington memblokir aset individu dan entitas asing yang melakukan, atau menimbulkan risiko signifikan untuk melakukan tindakan terorisme.
Keputusan untuk menargetkan Irlu, yang dikirim ke Iran awal tahun ini sebagai utusan Iran untuk gerakan Houthi Yaman, sebagian muncul sebagai sinyal bagi Houthi, yang telah memerangi koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman sejak 2015.
“Dukungan Iran untuk Houthi memicu konflik di Yaman dan memperburuk ketidakstabilan negara,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan. “Dengan mengirim Irlu ke Yaman, (Pasukan Quds) menandakan niatnya untuk meningkatkan dukungan kepada Houthi dan semakin memperumit upaya internasional untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan untuk konflik tersebut.”
Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai yang terhenti sejak akhir 2018 untuk mengakhiri perang yang telah menjadi kebuntuan militer selama bertahun-tahun, di mana Houthi menguasai ibu kota, Sanaa, dan sebagian besar pusat kota besar.
Washington dan Arab Saudi melihat kelompok Yaman sebagai perpanjangan dari pengaruh Iran di wilayah tersebut. Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya untuk mendukung Saudi, mengancam akan memasukkan gerakan Houthi ke daftar hitam.
Sebagai akibat dari tindakan hari Selasa, semua properti milik mereka yang ditunjuk, serta setiap entitas yang 50 persen atau lebih dimiliki oleh mereka, yang berada di bawah yurisdiksi AS diblokir, dan orang AS pada umumnya dilarang untuk berurusan dengan mereka.
Selain itu, bank asing yang dengan sengaja memfasilitasi transaksi bagi mereka, atau orang yang memberikan dukungan material kepada mereka, berisiko kehilangan akses ke sistem keuangan AS atau diblokirnya properti mereka.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment