Beberapa hari lalu, tepatnya 16 Desember 2020, masyarakat Aceh dikejutkan oleh aksi demonstrasi yang menolak Habib Rizieq Shihab, pemimpin FPI yang terkenal itu ~ yang baru saja pulang dari pengasingannya di Arab saudi.
Aksi ini tidak hanya “mengguncang” dunia nyata, tapi juga menghebohkan dunia maya seperti Facebook dan bahkan kononnya sempat trending di Twitter. Bahkan, politisi nasional juga turut berkomentar.
Aksi yang berlangsung di bundaran Simpang Lima itu ~ tempat paling seksi untuk aksi massa di Aceh dari zaman ke zaman, mendapat respons kontroversial dari warga net yang dalam beberapa hari terakhir juga dikejutkan dengan aksi penembakan (menurut FPI) atau aksi kontak tembak (menurut polisi) yang menyebabkan beberapa orang laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggal dunia.
Dari segi isu, aksi demo Simpang Lima tentu memiliki kaitan dengan aksi di Jakarta. Titik kaitnya terletak pada FPI, di mana yang menjadi korban di Jakarta adalah anggota FPI. Demikian pula aksi di Aceh juga menyasar tokoh utama FPI, Rizieq.
Tidak jelas berapa lama aksi itu berlangsung, tapi yang jelas para peserta aksi yang sebagiannya menggunakan jas warna-warni dikabarkan segera kabur usai dibubarkan massa yang kabarnya adalah para mahasiswa.
Menurut media, aksi penolakan terhadap Rizieq itu dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Muslim Aceh Cinta Damai.
Kalau dipikir-pikir menggunakan neraca demokrasi, aksi yang dilakukan orang-orang setengah atau satu baya di Simpang Lima itu sah-sah saja. Demokrasi memang memberi ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum selama dilakukan dengan tertib.
Aksi penolakan terhadap sosok tertentu juga bagian dari ekspresi demokrasi. Terlepas yang ditolak itu presiden, menteri, DPR, aparat hukum, militer, rektor, kepala sekolah, pendeta, biksu, pimpinan ormas, Donald Trump, Benyamin Netanyahu atau siapa pun, tentu sah-sah saja selama tidak mengandung unsur fitnah dan tidak menganggu ketertiban umum. Artinya, menyampaikan rasa kecintaan, kekecewaan atau ketidaksukaan adalah sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia. Tidak ada yang bisa melarang, kecuali kita melakukannya di Arab Saudi.
Namun persoalan akan menjadi lain jika peserta aksi mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa, polisi, tentara atau kelompok lainnya yang sama sekali tidak terkait dengan mereka. Ini fatal dan menipu. Mungkin faktor inilah yang menyebabkan aksi di Simpang Lima dibubarkan massa.
Namun di balik itu semua, aksi demo yang melibatkan “mahasiswa tanggal merah” di Simpang Lima ini terbilang cukup berani dan heroik. Bagaimana tidak, mereka melakukan aksinya di tengah kondisi “panas” pasca insiden di Jakarta. Hanya orang-orang bermental baja yang berani melakukan ini.
Terkait ini, kita bisa membuat beberapa asumsi spekulatif.
Asumsi pertama, para peserta aksi ini dibayar oleh pihak tertentu. Terlepas benar-tidaknya asumsi ini, karena merupakan tugas Kepolisian untuk melacak, mereka tetaplah sosok berani. Andai mereka pengecut tentu tidak akan berani meski dibayar tinggi sekali pun.
Asumsi ini bisa saja rapuh karena kita akan dihadapkan pada pertanyaan lain; kenapa mereka kocar-kacir ketika dibubarkan?
Jawaban insidentil yang dapat diajukan adalah karena mereka sudah terlanjur menamakan diri sebagai Aliansi Muslim Aceh Cinta Damai. Kelompok pecinta damai tentu tidak ingin ribut, apalagi berkelahi. Karena itu mereka mengalah. Lagi pula mereka masih bisa berlindung di balik pepatah “mengalah bukan berarti kalah” yang masih berlaku dan belum dicabut dalam dunia “kesusateraan” kita.
Asumsi kedua, para peserta aksi dipaksa oleh pihak tertentu. Hal ini mungkin saja terjadi dengan syarat pihak “pemaksa” memiliki kekuatan untuk menekan sehingga pihak yang ditekan menjadi “terpaksa.”
Dalam kondisi ini, label pengecut mungkin pantas saja disematkan kepada mereka, apalagi jika kemudian dikaitkan dengan kocar-kacirnya mereka ketika dibubarkan.
Dugaan ini juga akan semakin menggelikan jika dikaitkan dengan jas warna-warni yang dipakai. Artinya di sini kita akan dihadapkan pada pertanyaan; dari mana jas itu didapat? Diberikan oleh pihak tertentu atau mereka beli sendiri di tukang jahit? Lalu kenapa tidak ada simbol almamater untuk memperjelas identitas mereka?
Tentunya hanya pihak kepolisian yang bisa melacak dan mengungkap sehingga pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, itu pun jika dianggap perlu.
Asumsi ketiga, mereka melakukan aksi dengan sukarela tanpa bayaran dan tanpa paksaan.
Hal ini bisa saja terjadi karena dorongan hati nurani masing-masing peserta. Mungkin saja mereka merasa gerakan yang dilakukan Rizieq dan FPI tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Pemikiran semacam ini tentu wajar belaka, karena suka atau tidak suka adalah ekspresi perasaan yang tidak bisa diintervensi.
Namun, di sini ada ruang kosong yang juga mesti dijawab. Mungkinkah keinginan demonstrasi itu tiba-tiba saja muncul di benak beberapa orang, tanpa perencanaan, dan lalu mereka berkumpul di Simpang Lima sebagai sebuah kebetulan?
Asumsi ini menjadi wajar diajukan mengingat sampai saat ini sepertinya belum ada keterangan tentang siapa pemimpin demo Simpang Lima.
Di luar asumsi-asumsi itu, peristiwa ini juga turut disemarakkan oleh sejumlah analisis bernas di dunia maya.
Ada oknum netizen yang menyebut para peserta aksi sebagai orang bayaran yang tidak punya harga diri.
Analisis macam ini sepertinya agak sadis dan kurang bijak. Menerima bayaran bukanlah kehinaan selama kedua pihak telah bersepakat dan tidak ada yang merasa dicurangi.
Bicara soal dibayar, saat ini hampir semua pekerjaan juga dibayar, mulai dari tukang parkir, guru, bilal masjid, DPR, presiden, menteri dan seterusnya semuanya mendapat bayaran alias gaji. Demikian pula dengan pendemo di Simpang Lima, selama mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti orasi dan pegang spanduk, maka bayaran yang mereka terima tentunya sah-sah saja sebagai imbalan dari pekerjaan mereka. Justru yang kita khawatirkan, selepas menyelesaikan pekerjaannya, mereka justru tidak dibayar.
Sebagian oknum netizen lainnya ada yang mengomentari soal jas almamater yang dipakai para peserta demo. Dari awal, sebenarnya saya kurang sepakat dengan penyebutan jas atau pakaian almamater, karena tidak setiap jas atau pakaian berwarna secara otomatis menjadi almamater.
Ada banyak jas dan pakaian berwarna di luar sana yang dipakai orang-orang seperti anggota DPR, ketua pemuda, atau pendakwah yang pastinya bukan pakaian almamater.
Karena itu, bukan tidak mungkin pakaian yang dipakai oleh pendemo Simpang Lima hanya jas biasa yang kemudian kita terburu-buru menyebutnya sebagai almamater karena kebetulan warnanya sama dengan jas yang kita pakai atau kita simpan di lemari.
Selain soal bayar membayar dan jas, ada juga oknum netizen yang mencoba mengaitkan peserta demo dengan orang gila. Soal ini tampaknya sulit dikomentari, karena sesama orang gila dilarang menyindir.
No comments:
Post a Comment