Seorang anggota Biro Politik Hamas mengatakan pada Selasa (1/12) bahwa Fatah bersikeras untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang dibuat oleh Perjanjian Damai Oslo yang ditandatangani dengan Israel pada tahun 1993.
Dr Khalil Al-Hayya membuat komentarnya pada pertemuan di Gaza untuk memperbarui informasi kepada jurnalis dan tokoh nasional tentang perkembangan terbaru di Palestina yang diduduki.
“Bersama dengan semua faksi nasional Palestina, kami berlari cepat untuk mengakhiri perpecahan karena kami yakin kami tidak dapat menghadapi tantangan kecuali jika kami bersatu,” jelas Al-Hayya.
“Hamas bermaksud untuk memiliki kemitraan dan kesepakatan yang nyata mengenai masalah-masalah nasional dan strategis, termasuk membangun kembali institusi kami dan melepaskan tangan perlawanan terhadap pendudukan untuk mendorongnya membayar harga atas kejahatannya.”
Setelah bertemu dengan Fatah di Istanbul dan menyetujui semuanya, disepakati juga untuk kembali ke kepemimpinan bersama.
“Kami pergi ke Kairo untuk menyetujui perjanjian Istanbul, tetapi kami terkejut karena menemukan Fatah hanya ingin menghidupkan kembali Persetujuan Oslo dan lembaganya dan mengabaikan PLO.”
Hamas bukan anggota PLO, dan sudah lama menyerukan agar badan payung itu direformasi sehingga mewakili semua lapisan masyarakat sipil di kalangan rakyat Palestina.
Saat delegasi Hamas berada di markas besar badan intelijen Mesir di Kairo membahas proposal Fatah untuk menunda reformasi lembaga PLO, para anggotanya mengetahui tentang pengumuman gerakan saingan itu untuk melanjutkan hubungan dengan Israel.
“Kami terkejut, paling tidak karena kami menemukan bahwa Otoritas Palestina [yang dikuasai Fatah] sebenarnya telah melanjutkan kerja sama keamanan dengan Israel pada 7 Oktober, jauh sebelum pengumuman itu,” kata pejabat Hamas itu. “Kembali ke kerja sama keamanan dengan Israel telah menghancurkan kedalaman perjanjian kemitraan dan kerja nasional.”
Sebagai kesimpulan, Al-Hayya menekankan bahwa yang diinginkan Hamas adalah mengadakan semua pemilu Palestina pada waktu yang bersamaan. “Menunggu keadilan dari pemerintah AS adalah mempertaruhkan kegagalan,” tambahnya.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment