Wakil pemandu umum Ikhwanul Muslimin mengungkapkan bahwa rezim Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pernah berusaha untuk memulai dialog dengan gerakan tersebut pada tahun 2016, tulis Arab Post.
“Dia mencoba berkomunikasi dengan kami antara 2015 dan 2016,” Ibrahim Mounir menjelaskan, “ketika dia meminta kami untuk mengakui legitimasinya.”
Mounir berbicara di pengasingan menjelang peringatan 10 tahun Revolusi Januari 2011 di Mesir yang menggulingkan Presiden Hosni Mubarak.
Dia menetapkan lima syarat dialog untuk mengakhiri krisis politik di negara itu: pembebasan tahanan politik; pemulihan semua hak (yang tidak dia sebutkan); tentara kembali ke peran aslinya dalam melindungi negara dan perbatasannya, dan tidak ikut campur dalam politik; meminta pertanggungjawaban semua orang yang telah melakukan kejahatan terhadap rakyat; dan memungkinkan orang Mesir untuk memilih siapa yang memerintah mereka melalui pemilihan demokratis.
Gerakan tersebut, tambahnya, siap untuk membentuk aliansi dengan mereka yang setuju dengan prinsip tidak mengakui rezim yang ada, menjaga sifat damai revolusi, menghormati keragaman politik dan ideologi, dan menghormati kemauan rakyat.
Ikhwanul Muslimin dilarang di Mesir dan banyak pejabat senior dan anggotanya mendekam di penjara. Rezim Sisi memimpin kudeta yang menggulingkan mendiang Presiden Mohamed Morsi pada Juli 2013. Sisi, kata Mounir, meyakini bahwa Ikhwanul Muslimin adalah ancaman bagi Mesir dan ingin membuatnya tetap dikucilkan dari politik.
“Rezim Mesir adalah salah satu yang menginginkan ini menjadi permainan zero-sum, dimulai dengan kudeta dan pembantaian berikutnya, penangkapan, pengadilan yang tidak adil, eksekusi dan penyitaan properti,” katanya. “Sisi mengatakan bahwa dia tidak akan dapat berdamai dengan mereka yang ingin menghancurkan negara, yang dia maksud adalah Ikhwan.”
Mounir membantah kelompok itu telah membuat kesepakatan dengan rezim Mubarak dan mantan Presiden Anwar Sadat. Yang terakhir, tentu saja, terlibat dalam persidangan yang memutuskan pada 4 Desember 1954 untuk mengeksekusi enam pemimpin Ikhwanul Muslimin.
“Sadat berkuasa pada saat Mesir berada di ambang kehancuran setelah Perang Enam Hari 1967 dan pendudukan Israel atas tanah Mesir, dan gerakan tersebut mengabaikan isu-isu dari masa lalu untuk memprioritaskan kepentingan terbaik Mesir. bukan kesepakatan, tapi adaptasi politik berdasarkan alat yang tersedia untuk komunitas dan partisipasi politik dan itu memberikan kesempatan untuk bertindak meskipun ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Ikhwanul Muslimin. Situasi tidak berubah setelah pembunuhan Sadat dan pelantikan Mubarak.”
Merujuk pada seruan Sisi untuk menghadapi kelompok tersebut selama kunjungannya ke Prancis pekan lalu, Mounir mengatakan bahwa presiden Mesir telah terungkap oleh kegagalannya untuk memberantas Ikhwanul Muslimin, popularitasnya sendiri yang menurun, dan ketidakmampuannya untuk memerintah untuk kepentingan rakyat. “Oleh karena itu, dia mencoba untuk mendapatkan dukungan dari rezim yang setuju dengannya tentang memerangi politik Islam, meskipun mengetahui bahwa mereka hanya dapat mengulur waktu, tidak lebih.”
Pemimpin gerakan itu menegaskan bahwa penunjukan Ikhwanul Muslimin sebagai “organisasi teroris” oleh Mesir, Arab Saudi, dan UEA jelas-jelas bermotif politik dan tidak berdasarkan ideologi.
Dia menolak anggapan bahwa gerakan itu terlibat dalam terorisme. “Kelompok tersebut menolak penggunaan kekerasan; setiap agresi selalu datang dari rezim. Ketiga negara sangat menyadari kebenaran tentang Ikhwan. Namun, negara-negara Arab masih sangat menginginkan perubahan, dan mereka masih menaruh harapan mereka sebagian besar pada politik Islam.”
Mounir mengatakan bahwa dia berharap pemerintahan Joe Biden yang akan datang di AS berhenti memberikan dukungan kepada kediktatoran regional. “Namun demikian, pertama-tama kami mengandalkan Allah agar perubahan terjadi.”
Biden adalah Wakil Presiden AS selama krisis 2013 di Mesir, tetapi tidak pernah menyatakan dukungan langsung untuk oposisi atau Ikhwan, dia menunjukkan. Sepuluh tahun setelah dimulainya Musim Semi Arab, kata Mounir, sudah cukup bagi Biden untuk menilai situasi dengan serius dan telah mengembangkan visinya tentang bagaimana menangani wilayah tersebut.
“Organisasi telah membawa konsep dan melindunginya. Jika kita berasumsi bahwa kita sekarang telah membubarkan organisasi, apakah ini akan melindungi anggota Ikhwan dari para tiran? Tidak, itu akan mendorong mereka untuk lebih menindas mereka.”
Ia menjelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak bisa menyembuhkan korupsi dengan cara korup, dan anggotanya mengetahui hal ini. “Inilah mengapa mereka menghadapi semua jenis bahaya dengan kesabaran dan ketabahan. Mereka dimotivasi oleh rasa tanggung jawab dan kesadaran tentang apa yang dapat dihasilkan dari penggunaan kekuatan dan kekerasan.”
Anggota Ikhwanul Muslimin memilih Mounir sebagai wakil pemandu umum setelah otoritas Mesir menangkap pendahulunya, Mahmoud Ezzat, pada Agustus. Dia telah membentuk komite administratif untuk mengelola aktivitas gerakan, dan telah menerima dukungan yang luar biasa.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment