Komite Investigasi Sudan Panggil Pejabat Militer Atas Pembantaian Demonstran

Sebuah komite investigasi resmi atas pembantaian lebih dari 100 pengunjuk rasa Sudan telah memanggil perwira tinggi militer, kata seorang pejabat pada hari Rabu (2/12).

Brigadir Jenderal Al-Tahir Abu Hajjah, penasihat media pemimpin de-facto Sudan, mengkonfirmasi laporan bahwa pejabat tinggi militer telah dipanggil untuk menghadap komite dalam waktu dua minggu.

Panggilan tersebut melibatkan anggota Dewan Militer Transisi, badan yang berkuasa sekarang yang menguasai Sudan setelah penggulingan mantan diktator Omar Al-Bashir pada April tahun lalu.

Dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dewan tersebut akhirnya dibubarkan setelah ada kesepakatan antara para pemimpin protes dan militer untuk membentuk pemerintahan transisi bersama.

Aktivis dan kelompok hak asasi manusia menuduh anggota dewan termasuk Burhan dan wakilnya, pemimpin paramiliter Mohammad Hamdan Daglo, terlibat dalam pembunuhan pengunjuk rasa.

Pemerintah transisi tahun lalu membuka penyelidikan atas pembunuhan sejumlah demonstran selama pembubaran kamp protes Khartoum pada 3 Juni 2019.

Perkiraan jumlah yang terbunuh selama pembantaian bervariasi, di mana petugas medis setempat memperkirakan setidaknya 128 tewas dan Dokter untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York memperkirakan 241 tewas. Pemerintah mengklaim jumlah korban jauh lebih rendah yaitu 85 orang.

Kelompok hak asasi manusia dan aktivis juga menuduh penjarahan yang meluas dan puluhan kasus pemerkosaan selama pembantaian itu.

Sejumlah mantan anggota Dewan Militer Transisi tetap berkuasa sebagai bagian dari pemerintahan transisi.

Burhan saat ini memimpin dewan gabungan sipil-militer, di mana Daglo juga mengambil peran utama.

Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter yang dipimpin oleh Daglo, juga dikenal sebagai Hemedti, dituduh memimpin pembubaran aksi brutal.

Para perwira militer akan menghadap komite investigasi pada 16 Desember.

Aktivis Sudan sebelumnya berspekulasi bahwa tokoh-tokoh terkemuka dalam pemerintahan transisi kemungkinan besar akan menghindari keadilan atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan pengunjuk rasa.

Sumber: The New Arab

Terjemahan bebas Bagbudig