Pemerintah baru Yaman dilantik pada Sabtu (26/12) di ibu kota Saudi, Riyadh, di hadapan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Maeen Abdul Malik, dibentuk berdasarkan Perjanjian Riyadh antara pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) separatis, yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA).
Menurut sumber pemerintah Yaman, perdana menteri dan semua menteri mengambil sumpah di Riyadh, kecuali Menteri Administrasi Lokal Hussein al-Aghbari, yang bersikeras untuk mengambil sumpah di ibukota sementara Aden.
Pada 18 Desember, Presidensi Yaman mengumumkan pembentukan pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang terdiri dari 24 menteri yang dipilih atas dasar kesetaraan antara provinsi utara dan selatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Riyadh. Pemerintahan baru termasuk lima menteri dari STC.
Perjanjian Riyadh ditandatangani antara pemerintah Yaman dan STC pada November 2019 di bawah sponsor koalisi yang dipimpin Saudi, yang mengakhiri bentrokan militer antara kekuatan kedua belah pihak.
Yaman telah jatuh ke dalam perang saudara pada tahun 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar provinsi utara, termasuk ibu kota Sanaa.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), konflik di Yaman sejauh ini telah merenggut nyawa 233.000 orang.
Sumber: Middle East Monitor
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment