Pemerintah Otonom Bangsa Moro Ambil Alih Kota Cotabato

Hampir dua tahun setelah referendum diadakan di Filipina selatan, pemerintahan kota Cotabato secara resmi diambil alih oleh pemerintah otonom Bangsa Moro pada hari Selasa (15/12).

Al-Hajj Murad Ebrahim, menteri kepala Daerah Otonomi Bangsa Moro Muslim di Mindanao (BARMM), mengatakan pemerintahnya “senang dan merasa terhormat menerima tanggung jawab mengawasi Kota Cotabato dan 63 barangays dari Cotabato Utara sebagai bagian dari BARMM.”

Barangay adalah divisi administratif terkecil di Filipina dan berhubungan dengan desa, distrik, atau lingkungan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Ebrahim mengatakan: “Pemungutan suara pada Januari 2019 untuk memasukkan kota itu mengungkapkan keinginan mayoritas penduduk Kota Cotabato.”

“Melalui proses ini, mereka secara demokratis menandakan keinginan mereka untuk bergabung dengan seluruh wilayah dalam perjuangan kami bersama untuk perdamaian abadi, pembangunan dan hak untuk menentukan nasib sendiri,” tambah Ebrahim.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Bangsa Moro Naguib Sinarimbo berkomitmen untuk menerapkan undang-undang tersebut dan memberikan bantuan teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua unit pemerintah daerah BARMM dapat mengoptimalkan kinerja mereka.

Pernyataan resmi mengatakan, upacara itu diadakan di Kompleks Budaya Shariff Kabunsuan di dalam Pusat Pemerintahan Bangsa Moro di Kota Cotabato.

Sinarimbo menandatangani dokumen pengambilalihan, bersama dengan Sekretaris Pemerintah Daerah Eduardo Ano.

Bekerja Bersama

Di sekitar kota, orang-orang pada Selasa pagi melakukan aksi unjuk rasa sepeda motor mengungkapkan kegembiraan karena secara resmi telah menjadi bagian dari pemerintah daerah otonom Bangsa Moro.

“Kami menyambut baik Kota Cotabato dan 63 barangay dari Cotabato Utara ke Daerah Otonomi Bangsa Moro Muslim di Mindanao,” kata Sinarimbo.

Ano menambahkan: “Masyarakat Kota Cotabato telah berbicara ketika mereka memilih untuk dimasukkan ke dalam pemungutan suara Pemerintah Bangsa Moro pada Januari 2019.”

Sementara itu, pejabat pemerintah Bangsa Moro lainnya, Marjorie Jalosjos, menggarisbawahi bahwa bekerja sama dengan berbagai pihak akan menjadi “penting untuk mempertahankan perdamaian di negara ini.”

Debold Sinas, Kepala Kepolisian Nasional Filipina, mengatakan bahwa kepolisian berkomitmen untuk “mendukung penuh rakyat Bangsa Moro.”

Cotabato akan menjadi kota ketiga di kawasan itu. Kota Lamitan di Basilan dan ibu kota Lanao del Sur, Kota Marawi, adalah dua kota lain di wilayah otonom dengan populasi hampir lima juta, menurut angka tidak resmi.

Pada 21 Januari tahun lalu mayoritas dari 36.682 penduduk Cotabato memilih untuk bergabung dengan BARMM yang baru dibentuk.

Sebelumnya, Daerah Otonomi yang sekarang diganti Muslim Mindanao (ARMM) juga menjalankan pemerintahannya dari Cotabato.

Pemerintahan Otonom

Referendum bersejarah diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari tahun lalu di Mindanao selatan yang memberikan otonomi kepada Muslim Moro.

Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya dari gubernur daerah pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi.

Dia ditunjuk oleh Presiden Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsa Moro hingga 2022.

Dengan otonomi yang komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal mereka, mampu mendirikan dan menjalankan pengadilan hukum Islam di dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan di sekitarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Mereka terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro, serta mereka dari Front Pembebasan Islam Moro akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi.

Sumber: Anadolu Agency

Terjemahan bebas Bagbudig