Krisis Teluk yang telah mengadu pemain regional untuk melawan Qatar semakin mendekati penyelesaian karena negara-negara kunci bersiap untuk bertemu di Arab Saudi pada hari Selasa.
Riyadh memimpin koalisi negara-negara di Teluk dan sekitarnya pada tahun 2017 untuk memutuskan hubungan dengan Doha karena tuduhan terlalu dekat dengan Teheran dan mendukung kelompok-kelompok Islam radikal. Namun Qatar membantah klaim tersebut.
Washington telah meningkatkan tekanan pada negara-negara yang memberlakukan “blokade” untuk menyelesaikan krisis dan bersikeras bahwa persatuan Teluk diperlukan untuk mengisolasi saingan AS, Iran.
Perselisihan itu akan menjadi agenda utama pada pertemuan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk hari Selasa di kota Al-Ula di barat laut Saudi.
Sementara sumber-sumber Teluk mengatakan kesepakatan tentang pembicaraan lebih lanjut dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan terbatas sudah siap, namun belum semua negara yang memboikot telah menandatangani.
Baca Juga: Sekjend Dewan Kerjasama Teluk Undang Qatar
GCC adalah blok yang mencakup negara-negara pemboikot, yaitu Bahrain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Kuwait dan Oman yang netral, dan Qatar.
Setelah memutuskan hubungan pada Juni 2017, aliansi yang dipimpin Saudi kemudian memaksa keluar penduduk ekspatriat Qatar, menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Qatar dan menutup perbatasan dan pelabuhan mereka serta memisahkan beberapa keluarga berkebangsaan campuran.
Negara-negara yang memboikot tersebut kemudian mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk Doha, termasuk penutupan saluran televisi satelit pan-Arab Al Jazeera, kesepakatan tentang pendanaan teror, dan penutupan pangkalan militer Turki di Qatar.
Namun Doha belum secara terbuka tunduk pada tuntutan apa pun.
Resolusi sudah terlihat?
Gedung Putih telah meningkatkan retorikanya terhadap Teheran, setelah keluar dari kesepakatan internasional untuk mengendalikan program nuklir Iran pada 2018.
Penasihat keamanan nasional AS Robert O’Brien mengatakan pada November bahwa mengizinkan pesawat Qatar terbang di atas Arab Saudi melalui “jembatan udara” adalah prioritas pemerintahan Trump.
Sebagai imbalannya, para analis menyarankan agar Qatar menyetujui untuk mengurangi liputan media terhadap Arab Saudi, termasuk penyiar Al Jazeera.
“Mereka akan mengumumkan kesepakatan sementara dengan emir yang kemungkinan besar hadir,” kata asisten profesor King’s College London Andreas Krieg.
“Bahrain masih belum menandatangani tetapi semua negara pemboikot lainnya telah melakukannya.”
Negara itu telah berulang kali bentrok dengan Qatar atas penegakan batas laut dengan beberapa insiden dalam beberapa bulan terakhir yang membuat penjaga pantai Qatar mencegat kapal Bahrain.
Pesawat itu menerbangkan empat jet tempurnya di atas perairan teritorial Qatar pada 9 Desember, kata Doha dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca Juga: Menteri Teluk Bahas Resolusi Qatar
Bahrain bertindak sebagai “proxy,” kata Krieg. “Sementara UEA dan Saudi mengikuti tekanan AS, mereka dapat menggunakan Bahrain sebagai pengganggu untuk terus menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan Qatar.”
Para ahli telah memperingatkan bahwa UEA dapat menjadi perusak upaya rekonsiliasi regional, setelah menumpuk kritik terhadap Qatar dan kepemimpinannya sejak pertikaian itu meletus.
Menunggu emir
Menteri Luar Negeri Abu Dhabi Anwar Gargash mentweet pada 22 Desember bahwa “atmosfir politik dan sosial di Teluk berusaha untuk mengakhiri krisis Qatar” tetapi mereka mengeluh tentang media Qatar – keluhan lama di negara-negara yang memboikot.
Masih belum jelas apakah penguasa Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, akan menghadiri KTT secara langsung, setelah melewatkan pertemuan sejak 2017.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan resolusi krisis diplomatik Teluk sudah terlihat, di mana semua pemerintah yang terlibat “ikut serta” dan kesepakatan akhir yang diharapkan segera lahir.
Mesir dan UEA sejak itu telah memberikan dukungan publik mereka untuk negosiasi tersebut meskipun sumber diplomatik mengatakan UEA enggan untuk berkompromi.
Potensi pencairan konflik itu muncul ketika negara-negara Teluk bersiap untuk pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden.
Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Ahmed Nasser al-Mohammed Al-Sabah, yang negaranya memimpin upaya mediasi, mengatakan semua pihak telah menyatakan keinginannya untuk “kesepakatan akhir” selama “diskusi yang bermanfaat” baru-baru ini, yang melibatkan Amerika Serikat.
Upaya mediasi di masa lalu untuk menengahi krisis teluk antara sekutu utama AS, Qatar dan para pesaingnya telah terbukti tidak membuahkan hasil.
Sumber: The New Arab
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment