Dalam liputan negatif yang jarang terjadi terhadap hak-hak perempuan di Qatar, Human Rights Watch (HRW) menerbitkan sebuah laporan pada hari Senin yang mengecam undang-undang perwalian bagi laki-laki yang membatasi kemerdekaan perempuan.
“Sistem perwalian laki-laki yang diskriminatif di Qatar telah menyangkal hak perempuan untuk membuat banyak keputusan penting tentang hidup mereka,” menurut laporan oleh HRW, berjudul “Semua yang Harus Saya Lakukan Terikat dengan Pria.”
Laporan negatif HRW tentang Qatar jarang terjadi, dan LSM tersebut jarang mengkritik hak-hak perempuan di negara tersebut.
Ada lebih dari 44 artikel tentang Arab Saudi yang diterbitkan oleh HRW, termasuk laporan, rilis berita, pernyataan, surat, dan komentar, sementara hanya ada tiga laporan lengkap tentang Qatar dan beberapa rilis berita.
HRW telah menerbitkan rilis pers dan hanya dua laporan tentang pelanggaran terhadap pekerja migran Qatar, sementara HRW telah mendedikasikan banyak laporan tentang Arab Saudi dan memberikan perhatian khusus pada hak-hak perempuan di Kerajaan.
Halaman profil Qatar di situs HRW berbunyi bahwa “telah memperkenalkan reformasi ketenagakerjaan yang signifikan yang memungkinkan pekerja migran untuk berganti pekerjaan tanpa izin majikan dan menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dan non-diskriminatif,” sementara halaman Arab Saudi di HRW tidak menyebutkan tenaga kerja terbaru Kerajaan dan reformasi.
Faktanya, LSM tersebut menerbitkan laporan berita yang menyebut reformasi ketenagakerjaan terbaru Arab Saudi “tidak cukup.”
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi November lalu mengumumkan akan menerapkan mulai Maret 2021 kondisi baru di mana pekerja ekspatriat di Kerajaan dapat memperoleh manfaat, dengan tujuan meningkatkan sistem sponsor ‘kafala’ di negara tersebut.
Persyaratan baru tersebut termasuk ketentuan yang memungkinkan pekerja migran untuk pindah ke pekerjaan lain setelah kontrak kerja mereka berakhir tanpa perlu persetujuan mantan majikan mereka.
Pada Agustus 2019, Al Arabiya menerbitkan analisis keluaran HRW 2019 yang mengungkapkan cakupan Arab Saudi yang tidak proporsional dan miring dibandingkan dengan negara lain.
Antara 1 Januari dan 24 Agustus, HRW hanya merilis 22 komentar publik tentang Iran.
Ini terjadi terlepas dari catatan hak asasi manusia Iran yang buruk termasuk melakukan jumlah eksekusi per kapita tertinggi di dunia.
Sumber: Al Arabiya
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment