Ribuan wanita di seluruh Turki bangkit setelah Erdogan menyatakan keluar dari perjanjian utama untuk memerangi kekerasan terhadap wanita di tengah maraknya kekerasan dalam rumah tangga dan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam kasus pembunuhan wanita.
Dalam keputusan mengejutkan yang dikeluarkan tengah malam pada 20 Maret, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan penarikan negaranya dari Konvensi Istanbul tentang kekerasan terhadap perempuan.
Segera setelah keputusan Erdogan diterbitkan, protes besar diorganisir oleh kelompok hak perempuan di seluruh negeri di bawah slogan seperti “Konvensi Istanbul menyelamatkan nyawa”, “Kami tidak menerima keputusan satu orang” dan “Batalkan keputusan Anda, terapkan perjanjian itu!”
“Anda tidak bisa mengabaikan jutaan wanita, Anda tidak bisa mengunci rumah, Anda tidak bisa menghabisi kami dari jalanan dan alun-alun! Anda tidak bisa membungkam kami!” kelompok pemantau lokal We Will Stop Femicide Platform menyatakan dalam siaran pers pada hari penarikan itu diumumkan.
Negara itu menyaksikan lebih banyak protes di beberapa provinsi yang menentang penarikan Turki dari pakta tersebut ketika ribuan wanita Turki dan pendukung bersumpah untuk terus melawan, mengatakan perjuangan mereka selama bertahun-tahun tidak akan terhapus dalam satu malam.
Protes juga terjadi di tengah kemarahan baru di Turki menyusul berita baru-baru ini tentang seorang gadis hamil berusia 17 tahun yang ditikam sampai mati oleh suaminya di provinsi Izmir.
“Ini tipikal rezim pribadi Erdogan untuk mengambil langkah seperti itu dengan kemauannya,” Claire Sadar, seorang jurnalis dan konsultan yang berspesialisasi di Turki, berkomentar kepada The New Arab.
Dia menekankan pembatalan perjanjian terjadi dengan latar belakang “situasi hak asasi manusia yang memburuk” di negara itu, dengan berbagai pelanggaran yang diamati dari tindakan keras reguler terhadap oposisi demokratis pro-Kurdi hingga pelarangan kegiatan LGBT, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan aktivis, jurnalis, akademisi dan pengacara yang sedang berlangsung.
“Sungguh luar biasa bahwa dalam menghadapi penindasan terhadap hak dan kebebasan, perempuan masih akan turun ke jalan dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur,” kata pakar Turki itu.
Pengumuman Ankara memicu kemarahan organisasi hak-hak perempuan dan mendapat kritik luas di seluruh Eropa dan internasional. Badan hak asasi manusia tertinggi Eropa, Dewan Eropa, menggambarkan tindakan Turki sebagai “menghancurkan”.
“Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepemimpinan dan meningkatkan upaya global untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, bukan untuk mundur,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell yang menyerukan kepada Turki untuk bergabung kembali dengan pakta tersebut.
Presiden AS Joe Biden bergabung dengan Eropa untuk mengutuk tindakan tersebut sebagai “langkah mundur yang mengecewakan” bagi gerakan internasional untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender.
Kelompok hak sipil dan ahli menganggap langkah tersebut sebagai kemunduran besar dalam upaya negara untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan.
Turki adalah salah satu penandatangan awal dan negara pertama yang meratifikasi Konvensi Istanbul – yang bahkan menyandang nama kota Turki – 10 tahun lalu. Membatalkan ratifikasi satu perjanjian yang berusaha untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku sangat membahayakan bagi perlindungan perempuan di Turki dan sekitarnya.
Penarikan diri dari perjanjian tersebut juga menimbulkan kekecewaan di kalangan oposisi politik. Blok oposisi utama mengutuk langkah tersebut dan berjanji untuk mengembalikan Konvensi.
Gokce Gokcen, wakil ketua Partai Rakyat Republik, men-tweet bahwa mengabaikan perjanjian itu berarti “menjaga perempuan menjadi warga negara kelas dua dan membiarkan mereka dibunuh.”
Tanggapan pemerintah tampaknya mencoba meyakinkan sambil mengambil sikap yang konsisten dengan nilai-nilai konservatif Turki.
Di media sosial, Menteri Keluarga, Perburuhan dan Kebijakan Sosial Turki, Zehra Zumrut, mengatakan bahwa “hak-hak perempuan dijamin dalam undang-undang domestik, terutama dalam Konstitusi”, tanpa memberikan alasan terkait penarikan diri dari kovenan tersebut.
Sebuah pernyataan oleh Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki menjelaskan keputusan sepihak negara tersebut sebagai hasil dari perjanjian yang digunakan untuk melindungi hak-hak LGBT: “Konvensi Istanbul, yang awalnya dimaksudkan untuk mempromosikan hak-hak perempuan, dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba menormalkan homoseksualitas – yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keluarga Turki.”
Kelompok konservatif dan beberapa pejabat dari partai berkuasa Erdogan yang berorientasi Islam, AKP, telah memilih prinsip-prinsip pakta tentang kesetaraan dan non-diskriminasi atas dasar “gender”, “identitas gender” dan “orientasi seksual” dengan alasan bahwa mereka merusak nilai-nilai tradisional keluarga dan mempromosikan homoseksualitas .
Tetapi banyak perempuan khawatir bahwa keluar dari perjanjian hak asasi manusia tidak akan lagi melindungi perempuan pada saat kekerasan gender meningkat secara tajam.
“Jelas bahwa keputusan ini akan semakin mendorong para pembunuh wanita, pelecehan dan pemerkosa,” kata sebuah kelompok advokasi, Koalisi Wanita Turki, dalam pernyataannya.
Empat wanita dibunuh oleh pasangan pria mereka pada hari yang sama hanya beberapa hari setelah Presiden Erdogan menarik negaranya dari Konvensi Istanbul.
“Keputusan untuk membatalkan konvensi itu tidak mengherankan. Pemerintah mengedepankan masalah ini untuk diskusi publik, meskipun di bawah partai yang sama perjanjian itu diadopsi,” Deniz Yuksel, spesialis advokasi Turki di Amnesty International USA, kepada The New Arab.
Erdogan mengungkapkan niat awalnya untuk meninggalkan perjanjian tahun lalu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih konservatif dengan menyetujui tuntutan garis keras karena negara itu telah menghadapi masalah ekonomi yang berat.
Dia mencatat presiden Turki tampak “putus asa” dan mengalihkan perhatian publik dari ekonomi yang melemah dan inflasi tinggi, sementara dukungan AKP dalam jajak pendapat menurun, menuju “pertempuran budaya” di mana dia yakin partainya dapat mencetak kemenangan.
“Tapi dari protes hari ini, sangat jelas bahwa perempuan dari semua lapisan masyarakat tidak melihat ini sebagai pertempuran budaya, mereka mengakui ini tentang hak asasi manusia yang fundamental,” kata petugas advokasi AIUSA.
Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan setidaknya 38 persen perempuan di Turki menjadi sasaran kekerasan dari suami atau tunangannya seumur hidup.
Meskipun tidak ada angka resmi untuk tingkat femicide, namun lebih dari 400 wanita tewas pada tahun 2020 di negara itu, menurut We Will Stop Femicide Platform, kira-kira tiga kali lipat selama 10 tahun terakhir.
Jumlahnya bisa lebih besar di mana puluhan lainnya ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan. Sebanyak 77 wanita telah dibunuh sejak awal tahun ini.
Penarikan Turki dari konvensi tersebut sangat mengkhawatirkan pada periode saat ini ketika tindakan penguncian COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya laporan kekerasan karena banyak wanita dan anak perempuan terjebak di rumah dengan pasangan yang melakukan kekerasan.
“Fakta bahwa wanita Turki dipukuli dan dibunuh secara harfiah di depan umum benar-benar mengerikan, dan itu menunjukkan Turki lebih dari sebelumnya membutuhkan Konvensi Istanbul,” kata Sadar dengan tegas.
“Sangat disesalkan melihat bagaimana pemerintah mengabaikan kehidupan perempuan dan hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan.”
Sebelumnya pada bulan Maret, kepala negara Turki mengumumkan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh pemerintah, yang dikecam Amnesty International dalam sebuah pernyataan publik yang mengatakan bahwa rencana tersebut tidak memiliki komitmen yang kredibel untuk melindungi hak asasi manusia di negara itu.
Setelah keputusan presiden dikeluarkan, banyak aktivis perempuan, pengacara, dan politisi oposisi membahas apakah secara hukum mungkin untuk mengeluarkan Turki dari konvensi internasional yang diratifikasi oleh parlemen.
Beberapa bersikeras bahwa presiden tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan parlemen, dan menggarisbawahi bahwa konstitusi negara tersebut menjunjung tinggi perjanjian internasional di atas undang-undang domestik.
Yang lain mengklaim bahwa Erdogan, yang memperoleh kekuasaan luas setelah terpilih kembali pada 2018, memiliki kewenangan untuk mencabut perjanjian internasional.
Meskipun pemerintah mengatakan memiliki kebijakan “tanpa toleransi” terhadap kekerasan berbasis gender, namun kelompok hak asasi perempuan menuduh pemerintah Turki tidak menegakkan hukum yang ada dengan kekuatan yang memadai.
Yuksel menekankan bahwa, sementara serangkaian undang-undang domestik disahkan di bawah Konvensi Istanbul, pemerintah Turki sebagian besar telah gagal melindungi perempuan meskipun mereka meminta bantuan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
“Sangat disayangkan karena dalam banyak kasus pihak berwenang tidak efektif dalam menanggapi keluhan perempuan tentang pelecehan dari pasangan mereka ketika ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa pelanggaran sedang dilakukan,” keluhnya.
Terlepas dari misoginis, iklim patriarki, aktivis perempuan Turki dan sekutu mereka terus berada di lapangan sampai konvensi tersebut diberlakukan kembali dan ditegakkan.
Organisasi wanita telah memohon kepada Dewan Eropa untuk bertindak, sementara beberapa wanita telah mengajukan tuntutan hukum individu yang menyerukan agar penarikan tersebut dibatalkan.
*Alessandra Bajec adalah jurnalis lepas yang saat ini tinggal di Tunisia.
Sumber: The New Arab
Terjemahan bebas Bagbudig
No comments:
Post a Comment